Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengurus Kota Depok, Jawa Barat, terlebih dulu ketimbang mengkritik kebijakan pemerintah soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Wali Kota Depok Mohamad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono yang menjabat saat ini merupakan kader PKS.
“Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi. Di Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS tetapi bagaimana prestasinya. Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks,” kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu (17/9).
Hasto juga menyinggung kiprah PKS yang mendukung Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerahkan Blok Rokan dan Blok Mahakam ke Exxon Mobil. Karenanya, Hasto meminta PKS dapat melihat masa lalu dan menggunakan fungsinya terhadap kegagalan SBY mengelola negara.
“Apa yang dilakukan PKS secara tidak langsung memperlemah Palestina. Karena penguatan AS berarti memperlemah Palestina,” ujar Hasto.
Di sisi lain, Hasto membandingkan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berhasil mengambil alih Blok Rokan dan Blok Mahakam. Pemerintah juga membangun sejumlah kilang pengolahan minyak bumi (refinery) meski pembangunannya sempat tertunda karena Covid-19 melanda.
Menurut Hasto, seluruh partai politik harusnya memberikan dukungan kepada pemerintah yang sedang menghadapi tantangan yang semakin kompleks ke depannya.
“Bank Dunia juga sekarang memperkirakan akan terjadi resesi pada 2023 sehingga baiknya seluruh parpol memberikan seluruh energi positif daripada kampanye sepihak yang tidak berbasiskan pada data,” kata Hasto.
Selain itu, Hasto mengatakan tidak masalah apabila PKS dan partai politik melakukan penolakan atas kebijakan kenaikan harga BBM. Namun, Ia tak ingin partai politik kehilangan konteks ketika melempar kritik.
“PKS harus melihat bagaimana Presiden Jokowi ini telah melakukan upaya yang tidak dilakukan ketika PKS berada di pemerintahan Pak SBY,” kata dia.
Sebagai informasi, PKS resmi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Spanduk penolakan kenaikan harga BBM oleh PKS itu diketahui tersebar di pelbagai wilayah.
(rzr/pmg)