Jakarta –
Pedagang pasar siap merespons dampak kenaikan harga BBM ke harga kebutuhan pokok. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mengaku siap bekerja sama dengan sejumlah pihak menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sudaryono mengatakan, demi menjaga inflasi yang terjadi akibat kenaikan harga BBM, pihaknya akan berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan.
“APPSI siap bekerjasama dengan TPID dan Satgas Pangan Daerah untuk terus memastikan keterjangkauan harga, sehingga daya beli masyarakat terus terjaga di tengah kenaikan harga BBM bersubsidi ini,” Kata Ketua Umum APPSI, Sudaryono, Minggu (18/9/2022).
Sudaryono berharap, kepala daerah memberikan komitmen kuat untuk menekan angka inflasi. Caranya adalah dengan memperkuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan kinerja Satgas pangan untuk menjaga stabilitas pangan serta melakukan intervensi kebijakan yang diperlukan.
“Gubernur, Bupati, dan Walikota juga harus memperkuat TPID dan menjaga stabilitas pangan dari inflasivolatile food. Hal itu untuk menjamin stabilitas ketersediaan bahan pokok serta harganya yang semakin terjangkau,” imbuhnya.
Sudaryono menjelaskan, Hal ini sejalan juga dengan harga komoditas pangan yang mengalami deflasi sebesar 2,9 persen (month to month/mtm) pada Agustus 2022 atau 8,93 persen (yoy). Angka ini mengalami perbaikan dari yang sebelumnya mencapai 11,47 persen.
“Jangan sampai, dengan kenaikan harga BBM bersubsidi ini justru menaikkan nilai inflasi karena pemerintah daerah tidak bekerja ekstra untuk menjaga dan menjamin stabilitas harga komoditas pangan yang sempat mengalami deflasi pada bulan Agustus kemarin,” Papar Sudaryono.
Di sisi lain menurutnya, guna memenuhi ketersediaan pasokan, TPID Provinsi, Kabupaten, dan Kota perlu untuk terus mengoptimalkan dan meningkatkan koordinasi, salah satunya melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) khususnya untuk pemenuhan pasokan dan menghadapi adanya risiko kenaikan harga komoditas pangan strategis.
“Langkah konkrit yang dapat dilakukan oleh TPID Provinsi, Kabupaten, dan Kota terkait KAD adalah melakukan pendataan neraca pangan secara akurat untuk mengetahui kondisi surplus defisit komoditas di wilayah masing-masing. Selain itu, implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) yang merupakan terobosan untuk mendukung upaya peningkatan produktivitas pertanian dan ketersediaan pasokan perlu terus ditingkatkan,” ujarnya.
Bila itu berjalan, maka lanjut Sudaryono, selain stabilitas harga tetap terjaga, kelancaran distribusi juga dapat memudahkan distributor, produsen dan petani dalam memasarkan produknya serta para pedagang mendapatkan harga yang wajar.
“Selain itu digitalisasi perlu dioptimalkan seperti pemanfaatan platform e-commerce atau marketplace lokal untuk menjaga kelancaran distribusi dan pemasaran, serta terus mendorong penggunaan transaksi nontunai,” Pungkasnya.
Simak Video “Harga Pangan Dunia Naik, Jokowi Pamer RI 3 Tahun Tak Impor Beras“
[Gambas:Video 20detik]
(aid/zlf)