
Viralkansaja.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta untuk segera mencopot Kapolresta Sorong, Kombes Happy Perdana Yudianto dari jabatan.
Permintaan ini diungkapkan oleh Mananwir Paul Finsen Mayor, selaku Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya,
Permintaan pencopotan Kapolresta Sorong itu berawal dari personel Polresta Sorong yang melakukan kesalahan penulisan kata ‘manusia Papua’ menjadi ‘manusia Purba’.
Menurut Paul, tindakan yang dilakukan oleh personel Polresta Sorong telah menimbulkan keributan dalam masyarakat. Ia mengkhawatirkan bahwa dampak dari insiden tersebut dapat mengakibatkan konflik sosial.
“Kami menuntut Kapolresta Sorong segera dicopot karena bawahannya telah melakukan tindakan rasisme dengan kata yang sangat tidak pantas,” ujar Paul dikutip dari Republika (14/8/2023).
Paul menduga bahwa ada niat tersirat di balik kejadian ini. Namun, Polresta Sorong berargumen bahwa ini hanyalah kesalahan pengetikan belaka.
“Kami percaya bahwa ini bukanlah kesalahan pengetikan, melainkan disengaja. Perbedaan antara ‘Purba’ dan ‘Papua’ jelas sekali,” terang Paul.
Selaku Ketua DPP Alumni GMNI, Paul menegaskan bahwa saat ini situasi di Kota Sorong telah menjadi kacau akibat insiden kesalahan pengetikan ini. Ia mendesak agar tindakan tegas diambil oleh pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara.
“Inisiatif semacam ini tidak bisa ditoleransi. Baru tahun 2019 lalu kita mengalami kerusuhan besar karena kasus rasisme. Kapolri harus menunjukkan bahwa ia bertindak tegas dalam menertibkan anggota yang melakukan pelanggaran seperti ini,” tambah Paul.
Lebih lanjut, Paul merujuk pada pernyataan Kapolresta Sorong yang menyatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh anak buahnya.
“Saat ini, kami menegaskan prinsip ini kepada beliau. Kami mengingatkan kembali prinsip tersebut,” kata Paul.
Paul juga mendorong agar pimpinan Polri memilih seorang Kapolresta Sorong yang memiliki kredibilitas tinggi dan memahami wilayah dengan baik sebagai pengganti Happy Perdana Yudianto.
Paul menegaskan bahwa insiden semacam ini tidak boleh dibiarkan tanpa sanksi tegas. “Kasus rasisme di Papua Barat sangat sensitif. Oleh karena itu, harus dihadapi dengan serius di wilayah tersebut,” tegas Paul.
Sebelumnya, Kasat Intelkam Polresta Kota Sorong telah mengeluarkan surat penolakan izin demo bagi aliansi masyarakat adat yang berupaya melindungi tanah adat dan hak-hak manusia Papua.
Sayangnya, dalam surat penolakan izin demo dengan nomor B/14/VIII/2023, terjadi kesalahan pengetikan yang mengubah frasa “manusia Papua” menjadi “manusia purba”.
Follow Sosial Media Viralkansaja: Instagram, TikTok, YouTube