KemenKopUKM Fasilitasi 400 Pelaku UMKM Sukabumi Dapatkan Nomor Induk Berusaha

Reporter: Ratih Waseso | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sebanyak 400 pelaku usaha di Kota dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang menjadi anggota Forum Silaturahmi UMKM difasilitasi untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) agar bisa mengakses pembiayaan dan pasar yang lebih luas atas dukungan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM).

Langkah ini merupakan bagian dari percepatan target pemerintah dalam mentransformasikan UMKM dari informal menuju usaha yang formal.

Asisten Deputi Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Nasrun Siagian menyampaikan apresiasi terhadap Koperasi Produsen Jawa Barat, bersedia kolaborasi memfasilitasi pendaftaran NIB untuk anggotanya.

“Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu daerah yang memiliki usaha mikro dan kecil informal yang layak untuk difasilitasi pendaftaran Nomor Induk Berusaha,” ucap Nasrun dalam keterangan tertulis, Minggu (18/9).

Sebagai informasi Koperasi Produsen Komunitas UMKM Provinsi Jawa Barat memfasilitasi kepada sebanyak 400 pelaku usaha di Kota dan Kabupaten Sukabumi.

Baca Juga: LinkAja Mempercepat Adopsi Pembayaran Digital UMKM Indonesia lewat E-Wallet

Nasrun menambahkan saat ini jumlah UMKM berada di kisaran 64,2 juta pelaku usaha. Dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61%, Nasrun menegaskan pemerintah punya target 2,5 juta pelaku UMKM mengantungi NIB setiap tahunnya.

Oleh karenanya, Kementerian Koperasi dan UKM perlu bekerja sama dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan dinas yang membidangi KUMKM di tingkat provinsi, kabupaten, ataupun kota dalam rangka memenuhi target tersebut.

Menurutnya, banyak manfaat setelah memiliki NIB, selain sebagai legalitas, dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk mengakses pembiayaan lembaga perbankan dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sertifikasi halal, P-IRT, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), hingga BPJS Ketenagakerjaan.

“Oleh karena itu, kegiatan ini sangat bagus untuk mendekatkan diri dengan pelaku usaha yang belum mengurus legalitas usaha mereka,” kata Nasrun.

Tak hanya NIB, upaya lainnya untuk menaikkan kelas UMKM juga dapat dilakukan dengan mengkonsolidasikan mereka ke dalam entitas perkoperasian. Hal tersebut berkaca pada persoalan yang dialami UMKM, mulai dari produksi, pemasaran, hingga permodalan dapat diatasi dengan berkoperasi.

Pengembangan UMKM melalui koperasi akan berorientasi pada basis model bisnis sirkuit ekonomi. Dalam hal ini, koperasi akan membuka kemitraan dari hulu ke hilir dengan pihak inclusive closed loop.

Baca Juga: BRI dan KemenKopUKM Sepakat Dongkrak Rasio Kewirausahaan Jadi 3,95% di 2024

“Selain itu, koperasi pun bisa berperan menjadi offtaker bagi anggota dan masih banyak keuntungan lain dengan berkoperasi,” ucapnya.

Sepanjang tahun lalu, berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, telah lahir sebanyak 119 koperasi baru di Jawa Barat.

Wakil Walikota Sukabumi Andri Setiawan Hamami menerangkan kegiatan Silaturahmi UMKM Kota dan Kabupaten Sukabumi juga meliputi penyuluhan terkait membuat perizinan usaha dalam bentuk NIB berbasis risiko secara mandiri ataupun melalui dinas perizinan setempat.

Fasilitasi NIB bagi pelaku UMKM di Kota dan Kabupaten Sukabumi pun sejalan dengan program strategis pemerintah untuk melakukan pendataan lengkap bagi koperasi dan UMKM, mengingat Sukabumi tahun ini menjadi salah satu fokusnya.

“Wilayah Sukabumi pada tahun 2022 ini menjadi fokus pendataan lengkap tersebut. Karena itu, saya mohon setiap koperasi dan UMKM untuk menyukseskan kegiatan pendataan, dimana data yang sudah divalidasi akan menjadi satu data nasional untuk KUMKM,” kata Andri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News