TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Jokowi telah mengeluarkan instruksi penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah. Permintaan itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022.
Inpres tersebut membahas tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Menanggapi hal ini, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) turut memberikan tanggapannya. Direktur Marketing dan Direktur Corporate Planning & Communication Sri Agung Handayani mengatakan pihaknya masih mempelajari instruksi tersebut.
“Kami akan mempelajari lebih lanjut terkait kebijakan penggunaan mobil listrik sebagai mobil dinas tersebut,” kata Sri Agung kepada Tempo.com pada Jumat malam WIB, 16 September 2022.
Daihatsu sendiri sebenarnya memiliki mobil listrik yang mungkin bisa dipasarkan di industri otomotif Indonesia. Mengingat, mereka telah memamerkan Ayla EV pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2022.
Dengan begitu, bukan tidak mungkin Ayla EV bakal diproduksi dan digunakan sebagai mobil dinas pemerintah di beberabap daerah. Menanggapi hal ini, Sri Agung juga belum bisa berbicara banyak.
“Terkait dengan Ayla EV, kami masih melanjutkan proses study terhadap konsep car tersebut,” lanjut dia menambahkan.
Sementara itu Ketua I bidang Pengembangan Pasar Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiharto juga memberikan tanggapan terkait Inpres soal penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas.
Menurut dia, hal tersebut tergantung dari kesiapan agen pemegang merek (APM) di industri otomotif Indonesia. “Secara umum mereka (APM) bisa memproduksi BEV (Battery Electric Vehicle), tinggal menambah investasi saja,” kata dia kepada Tempo.co.
Baca Juga: Tanggapan Wuling Soal Inpres Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto