PKS dicibir oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto gara-gara menolak keras kenaikan harga BBM. Hasto menyindir PKS yang dianggap tak memiliki prestasi saat puluhan tahun memimpin Depok, Jawa Barat.
“Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi? Di Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS tetapi bagaimana prestasinya? Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks,” kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu (17/9/2022).
Hasto mengkritik PKS menyusul penolakan PKS atas kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga BBM. Dia bahkan mengungkit peran PKS yang saat berada dalam koalisi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru mendukung penyerahan blok Cepu ke Exxon Mobil.
“Apa yang dilakukan PKS secara tidak langsung memperlemah Palestina. Karena penguatan AS berarti memperlemah Palestina,” ujar Hasto.
 Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: Wilda Hayatun Nufus/detikcom) |
Tak hanya itu, Hasto mengatakan dari sisi hulu Presiden Jokowi justru berhasil mengambil alih Blok Rokan dan Blok Mahakam. Kemudian, pemerintah juga membangun sejumlah kilang pengolahan minyak bumi (refinery).
Oleh karena itu, Hasto menilai harusnya PKS melihat masa lalu dan menggunakan fungsinya terhadap kegagalan SBY mengelola negara. Dia lantas meminta seluruh partai politik harusnya memberikan dukungan kepada pemerintah yang menghadapi tantangan yang semakin kompleks ke depannya.
“Bank Dunia juga sekarang memperkirakan akan terjadi resesi pada 2023 sehingga baiknya seluruh parpol memberikan seluruh energi positif daripada kampanye sepihak yang tidak berbasiskan pada data,” kata Hasto.
PKS Tolak Keras BBM Naik
Aksi penolakan PKS terkait naiknya harga BBM ditunjukkan oleh seluruh anggota DPR Fraksi PKS meninggalkan ruangan saat rapat paripurna sedang berlangsung di ruang paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9). Mereka tampak berdiri dengan mengangkat kertas bertuliskan penolakan terhadap kenaikan harga BBM, termasuk Presiden PKS Ahmad Syaikhu, yang juga anggota Komisi I DPR RI.
Dalam rapat, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto melakukan interupsi sebelum Menteri Keuangan menyampaikan paparan terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021. Dalam interupsinya, Mulyanto menyampaikan suara PKS tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan melakukan walkout.
“Izin interupsi, Pimpinan. Kami menyatakan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat. Kami mendukung demo masyarakat atas penolakan ini,” kata Mulyanto.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:
Tonton juga Video: AHY: BLT Produk SBY Dulu Ditentang Tapi Sekarang Ditiru
