PDI Perjuangan (PDIP) kembali mencecar sikap PKS yang menolak keras kenaikan harga BBM saat periode Presiden Jokowi. Diketahui, PDIP dan PKS sebelumnya sempat berbalas sindiran soal kemiskinan di Solo dan Depok sebagai wilayah yang dipimpin oleh tiap parpol itu.
Isu kemiskinan Solo dan Depok yang menjadi bahan adu sindir antara PDIP dan PKS ini lalu kembali dikerucutkan oleh Hasto. Hasto menegaskan hanya ingin PKS menjelaskan sikap mereka yang menolak kenaikan BBM saat periode Jokowi. Pasalnya, menurut Hasto, PKS saat berada dalam koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru mendukung penyerahan minyak di Blok Cepu ke Exxon Mobil.
Hasto mengatakan sikap PKS yang turut mendukung penyerahan Blok Minyak Cepu ke Exxon Mobil yang menguatkan AS malah membuat perjuangan PKS tentang Palestina menjadi kontradiktif.
“Pada awalnya saya kan ditanya tanggapannya terhadap baliho, spanduk, dan poster PKS tentang penolakan BBM. Lalu saya sampaikan, lho situasi Indonesia yang tidak berdaulat di bidang energi karena Demokrat dengan dukungan SBY menyerahkan Blok Minyak Cepu ke Exxon Mobil. Itu yang membuat perjuangan PKS tentang Palestina kontradiktif,” kata Hasto saat dihubungi, Minggu (18/9/2022).
“Karena dengan penguatan Exxon Mobil justru akan memperlemah upaya Palestina untuk mendapatkan kedaulatan penuh,” sambungnya.
Hasto mempertanyakan sikap PKS yang dianggap tak mendorong Pertamina agar cadangan minyak di Blok Cepu tersebut dieksplorasi oleh negara. Hal ini yang dicecar Hasto agar kunjung dijelaskan oleh PKS.
“Daripada pasang spanduk tolak BBM, lebih baik jelaskan mengapa Blok Cepu diberikan ke asing. Hal itulah yang membuat kita sulit saat ini. Coba Blok Cepu masih di pegang Pertamina. Jadi lebih baik autokritik,” ujar dia.
“Jadi harusnya PKS jawab mengapa dukung Blok Cepu diserahkan ke Exxon Mobil? Mengapa PKS saat itu tidak berjuang mendorong Pertamina sang anak negeri, agar minyak yang sangat besar tersebut dieksplorasi oleh kita sendiri. Itu yang dijawab dulu,” tambah Hasto.
Soal isu kemiskinan di daerah-daerah yang sebelumnya disinggung, Hasto meminta PKS menyebutkan mana saja kepala daerah yang berprestasi. Menurutnya, PDIP memiliki banyak kepala daerah yang berhasil selama ini.
“Kalau yang ini tinggal PKS sebutkan saja, mana kepala daerah yang berprestasi dan prestasinya apa, lalu umumkan ke publik dan biarkan para akademisi melakukan verifikasi. Itu paling clear,” kata Hasto.
“Kalau PDI Perjuangan kan memang dikenal dengan memiliki banyak kepala daerah yang berhasil dan sudah teruji di publik. Sebab, kami memiliki sekolah partai,” lanjut dia.
Sementara itu, kata Hasto, PKS pun dapat menyampaikan data keberhasilan kepala daerah selama memimpin Kota Depok. Hasto menyebut yang meningkat di Kota depok justru angka intoleransinya.
“Kota Depok lebih dari 17 tahun dipimpin PKS. Kalau memang PKS punya data keberhasilannya, tampilkan saja. Mengapa Kota Depok? Karena di situlah awalnya pucuk tertinggi PKS memimpin. Jadi itu bisa menjadi benchmark. Menurut penelitian para ahli, yang meningkat di Depok justru intoleransi,” katanya.
“Karena itulah, sebelum mengkritik Pak Jokowi autokritik dulu. Mengapa? Sebab, mengelola negara itu jauh lebih kompleks dari pada kota,” imbuh dia.
Hasto pun balik menantang PKS untuk membandingkan kemajuan yang sudah dicapai selama PKS memimpin Depok dengan capaian PDIP di Semarang dan Surabaya.
“Plus tegaskan, daripada PKS nyerang kepala daerah dari PDIP, lebih baik paparkan selama 17 tahun memimpin Depok, kemajuan apa yang sudah dicapai, di luar yang dilakukan pemerintah pusat. Lalu bandingkan kemajuan Kota Depok dengan Kota Semarang dan Kota Surabaya yang dipimpin oleh PDIP,” ujarnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Simak juga Video: Megawati Usul Nomor Parpol Tak Diganti di 2024, PKS: Ide Bagus
